•  
  • Selamat Datang Di Layanan Dispenduk Capil Kota Blitar
Minggu, 20 April 2012 - 07:36:47 WIB
Baru 17 Ribu e-KTP Turun dari Pusat
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Pengumuman - Dibaca: 2671 kali

Pemkot Blitar melansir baru mendapatkan 17 ribu kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) pada pertengahan April 2012. Untuk sementara, e-KTP tersebut belum didistribusikan mengingat masih tersisa lebih dari 73 ribu e-KTP lainnya yang belum turun atau diberikan kepada Pemkot Blitar dari Pemerintah RI. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah (Dispenduk dan Capilda) Kota Blitar, Drs. Didik Hariadi MA, M.Si. Dia melanjutkan, langkah yang diambil pemkot untuk menunda distribusi ini lebih pada antisipasi terjadinya keresahan di masyarakat Kota Blitar sendiri. Mengingat pada proses perekaman dan pemindaian data dan sidik jari di Kota Blitar yang masih berjalan hingga kini berlangsung secara serempak. Jadi, jika e-KTP bagi para wajib KTP di Kota Blitar didistribusikan, pemkot akan melakukannya secara serentak, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, terangnya. Pemkot sendiri, imbuh Kepala Dispenduk dan Capilda Kota Blitar, mengambil langkah ini supaya tidak terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Bersamaan dengan itu, e-KTP yang sudah berada di tangan pemkot saat ini disimpan di tempat yang aman dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Bukan berarti pemkot ingin menahan e-KTP yang sudah jadi dan berada di pemkot saat ini. Langkah ini harus dilakukan agar tidak terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat, di samping belum adanya kepastian diturunkannya e-KTP dari Pemerintah RI kepada pemkot, jelasnya. Kepala Dispenduk dan Capilda Kota Blitar menambahkan, bersamaan dengan penyimpanan itu, pemkot juga akan mengecek ulang apakah e-KTP itu sudah sesuai dengan data yang terekam. Jika memang ada yang tidak sama, pemkot akan mengembalikannya kepada Pemerintah RI untuk diperbaiki. Karena banyaknya data yang harus diisi oleh Pemerintah RI, dimungkinkan saja terjadi kesalahan di dalam proses pencetakannya. Dengan adanya tenggang waktu hingga pendistribusiannya nanti, pemkot masih memiliki waktu untuk mengecek dan memperbaiki data yang tercetak itu dan mengembalikannya ke Pemerintah RI, pungkasnya. (bnn)



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
  (Masukkan 6 kode diatas)